Bupati Kaur Tanda Tangani Komitmen Sanitasi untuk Dukung Program Pembangunan Permukiman Berkelanjutan
Kaur, Mediasinardunia.com - Bupati Kaur melaksanakan penandatanganan Komitmen Kepala Daerah untuk Implementasi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) sebagai bagian dari Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang digelar di Kantor Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPBPK) Bengkulu pada Rabu, 17 September 2025.
Acara ini menjadi langkah strategis untuk mendukung percepatan pembangunan sanitasi permukiman yang berkelanjutan dan layak, sejalan dengan target pembangunan nasional dan agenda Sustainable Development Goals (SDGs). Penandatanganan komitmen tersebut menjadi tonggak penting dalam mengarahkan rencana pembangunan sanitasi Kabupaten Kaur di masa depan.
Bupati Kaur menegaskan bahwa pembangunan sanitasi bukan hanya soal membangun infrastruktur fisik, tetapi juga menyangkut edukasi masyarakat, perubahan perilaku, serta penguatan kelembagaan. “Sanitasi yang baik adalah fondasi peradaban yang maju. Melalui komitmen ini, kita tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga masa depan yang lebih sehat, bermartabat, dan berkelanjutan bagi masyarakat Kaur. Bersama, kita wujudkan Kaur yang bersih, sehat, dan berdaya saing,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan sanitasi memerlukan keterlibatan dari pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat. “Keberhasilan sanitasi membutuhkan sinergi lintas sektor yang kuat agar tujuan pembangunan benar-benar tercapai,” tambahnya.
Program PPSP yang digagas pemerintah pusat menitikberatkan pada penyusunan dan pelaksanaan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). Dokumen SSK menjadi pedoman bagi daerah dalam merencanakan pembangunan sanitasi secara holistik, mencakup pengelolaan air limbah domestik, persampahan, drainase lingkungan, dan kebersihan personal masyarakat.
Sanitasi yang buruk dapat menjadi pemicu berbagai penyakit menular, terutama pada anak-anak. Oleh karena itu, peningkatan layanan sanitasi dinilai sebagai investasi jangka panjang untuk menekan angka stunting, gizi buruk, dan penyakit berbasis lingkungan. “Dengan strategi yang jelas dan implementasi yang konsisten, kita bisa memutus mata rantai berbagai masalah kesehatan masyarakat. Sanitasi yang layak adalah hak setiap warga Kaur, dan pemerintah wajib memastikan hal itu terpenuhi,” tegas Bupati.
